KELELAWARNEWS.COM,-CIKALONGWETAN — Pelaksanaan proyek Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di SD Negeri Tresnaraja, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, mendapat sorotan dari masyarakat dan sejumlah aktivis. Proyek yang berdasarkan informasi pada papan kegiatan bernilai Rp941.085.900 tersebut dipertanyakan dari aspek penggunaan material, mutu pekerjaan, serta transparansi pelaksanaannya.
Sorotan tersebut muncul setelah sejumlah pihak mengaku menemukan kondisi di lapangan yang menurut mereka perlu mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut, terutama terkait dugaan penggunaan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan.
Namun demikian, dugaan ketidaksesuaian tersebut belum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran sebelum dilakukan pemeriksaan teknis dan administratif oleh pihak yang berwenang.
Anggaran Besar, Mutu Pekerjaan Menjadi Perhatian Berdasarkan informasi pada papan proyek, pekerjaan revitalisasi tersebut direncanakan berlangsung selama 120 hari kalender, mulai Agustus hingga Desember 2026.
Besarnya nilai bantuan membuat kualitas konstruksi menjadi aspek penting yang layak mendapat perhatian publik. Terlebih, program revitalisasi satuan pendidikan pemerintah diarahkan untuk menghadirkan sarana pendidikan yang layak, aman, dan memenuhi standar, dengan pelaksanaan yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Sejumlah pihak di lapangan mempertanyakan beberapa material konstruksi yang digunakan, termasuk material baja ringan/hollow yang secara visual dinilai perlu dibandingkan dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen perencanaan.
Pertanyaan serupa juga diarahkan pada pekerjaan dinding, plesteran, dan kualitas campuran material.
Spesifikasi Tidak Cukup Dinilai dari Pengamatan Visual Dalam perspektif teknis konstruksi, kualitas sebuah bangunan tidak semata-mata ditentukan dari tampilan fisiknya. Kesuaian material harus dibandingkan dengan RAB, gambar kerja, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, standar mutu material, serta dokumen pengadaan.
Karena itu, dugaan penggunaan material dengan mutu lebih rendah perlu diuji melalui pemeriksaan yang objektif.
Apabila terdapat perbedaan antara material yang terpasang dengan spesifikasi dalam dokumen perencanaan, maka perlu ditelusuri lebih jauh apakah perbedaan tersebut merupakan perubahan teknis yang sah, kesalahan pelaksanaan, atau persoalan lainnya.
Begitu pula dugaan penggunaan material bekas maupun komposisi adukan yang tidak sesuai standar harus dibuktikan melalui pemeriksaan lapangan dan, apabila diperlukan, pengujian teknis.
Dengan kata lain, tudingan tidak boleh menggantikan proses verifikasi. Dokumen dan hasil pemeriksaan teknis harus menjadi dasar untuk menentukan apakah benar terdapat ketidaksesuaian.
P2SP dan Mekanisme Swakelola Perlu Terbuka Program revitalisasi satuan pendidikan 2026 dilaksanakan dengan pendekatan yang menempatkan P2SP sebagai bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah juga menekankan pentingnya transparansi, pelibatan masyarakat, dokumentasi, serta pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program.
Karena itu, masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan.
Pertanyaan yang layak dijawab antara lain:
Apa spesifikasi teknis material yang ditetapkan dalam dokumen proyek?
Apakah material yang digunakan sesuai dengan spesifikasi tersebut?
Bagaimana mekanisme pengadaan material dilakukan?
Siapa yang melakukan pemeriksaan mutu pekerjaan?
Apakah terdapat dokumentasi pemeriksaan material dan progres pekerjaan?
Bagaimana pertanggungjawaban penggunaan anggaran dilakukan?
Sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam pengawasan?
Pertanyaan tersebut penting bukan untuk menghakimi pelaksana, tetapi untuk memastikan anggaran publik menghasilkan bangunan yang aman dan bermutu bagi peserta didik.
Masyarakat Minta Pemeriksaan Independen
Sejumlah warga dan aktivis mendorong agar instansi pengawasan terkait melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut apabila memang terdapat indikasi ketidaksesuaian.
Pemeriksaan dapat dilakukan dengan membandingkan kondisi fisik bangunan dengan dokumen perencanaan, spesifikasi teknis, RAB, serta dokumen pertanggungjawaban.
Jika diperlukan, pemeriksaan juga dapat melibatkan tenaga teknis atau ahli konstruksi agar penilaian terhadap mutu material tidak hanya berdasarkan pengamatan kasatmata.
Langkah tersebut menjadi relevan karena program revitalisasi sekolah pada dasarnya bertujuan memastikan peserta didik memperoleh lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak.
Kualitas Bangunan Adalah Kepentingan Publik Revitalisasi sekolah bukan sekadar proyek pembangunan fisik. Di balik setiap rupiah anggaran negara terdapat kepentingan peserta didik, guru, orang tua, serta masyarakat yang mengharapkan fasilitas pendidikan yang aman dan dapat digunakan dalam jangka panjang.
Oleh sebab itu, mutu konstruksi harus ditempatkan sejajar dengan aspek efisiensi dan akuntabilitas anggaran.
Apabila dugaan ketidaksesuaian material terbukti melalui pemeriksaan teknis, tentu harus ada langkah korektif sesuai ketentuan. Sebaliknya, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi, hasil tersebut juga penting disampaikan kepada publik untuk menghindari berkembangnya informasi yang tidak terverifikasi.
Kepala Sekolah dan Pihak Terkait Diharapkan Beri Klarifikasi
Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari Kepala SDN Tresnaraja maupun pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek terkait dugaan ketidaksesuaian spesifikasi material belum diperoleh.
Klarifikasi menjadi penting agar pemberitaan tidak hanya bertumpu pada informasi dari satu pihak.
Kelelawar News membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala SDN Tresnaraja, P2SP, pihak pendamping teknis, Dinas Pendidikan, maupun pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan program tersebut.
Publik pada akhirnya membutuhkan kepastian berbasis data: apakah material dan pekerjaan telah sesuai dokumen teknis, apakah anggaran telah digunakan sebagaimana mestinya, dan apakah hasil revitalisasi benar-benar memenuhi standar keselamatan serta mutu bangunan pendidikan.
Sebab, sekolah bukan sekadar bangunan. Ia adalah ruang tempat masa depan anak-anak dipersiapkan. Karena itu, setiap material, setiap pekerjaan, dan setiap rupiah anggaran publik layak dipertanggungjawabkan secara transparan.
Kelelawar News
Mengawal Fakta, Menguji Data, Menjaga Kepentingan Publik.
Social Header